Akademisi ULM Soroti Warisan dan Tantangan Kepemimpinan Kota Banjarmasin
Banjarmasin – Masa kepemimpinan Wali Kota Ibnu Sina selama dua periode (2016-2021 dan 2021-2024) telah meninggalkan berbagai pencapaian sekaligus pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh pemimpin selanjutnya, H. M. Yamin dan Hj. Ananda.
Menurut akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Siti Mauliana Hairini, S.IP., M.A., secara de jure kepemimpinan Ibnu Sina telah tuntas, namun secara de facto masih ada berbagai permasalahan dalam tata kelola perkotaan yang belum terselesaikan.
“Dua periode tentu bukan waktu yang singkat, tetapi juga tidak cukup panjang untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Kota Banjarmasin yang sudah hampir berusia 500 tahun,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (20/2/2025).
Salah satu keberhasilan yang tercatat selama kepemimpinan Ibnu Sina adalah peningkatan jumlah wirausahawan baru. Pada periode pertama Banjarmasin BAIMAN, target 2.500 wirausaha baru dalam lima tahun bahkan terlampaui hanya dalam satu tahun. Berdasarkan data dari Satu Data Kalsel, jumlah UMKM di Banjarmasin meningkat dari 31.416 pada tahun 2016 menjadi 40.594 pada tahun 2020. Namun, setelah itu angka UMKM mengalami fluktuasi, turun menjadi 37.214 pada 2021, dan stagnan pada 2022.
“Ketidakkonsistenan pertumbuhan UMKM ini menunjukkan bahwa capaian program lebih menitikberatkan pada pencapaian angka besar di tahun-tahun politis, tanpa memastikan dampak yang berkelanjutan dalam menjadikan Banjarmasin sebagai pusat perdagangan dan jasa,” tambah Siti Mauliana.
Tak hanya di bidang ekonomi, Ibnu Sina dan wakilnya, Arifin Noor, juga berhasil membawa Banjarmasin meraih berbagai penghargaan, termasuk Innovative Government Award 2023, Top 10 Digital Government Award 2024, serta Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 untuk sistem transportasi dan fasilitas publik yang tertata rapi. Di akhir masa jabatannya, Banjarmasin bahkan meraih predikat A dalam kepatuhan pelayanan publik.
Namun di balik prestasi tersebut, ada permasalahan besar yang belum teratasi, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Pada 1 Februari 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjatuhkan sanksi administratif kepada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih karena masih menggunakan metode pembuangan terbuka (open dumping). Padahal, Banjarmasin menghasilkan lebih dari 600 ton sampah per hari, sementara sistem Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dinilai belum efektif.
“Sanksi ini menjadi petaka di akhir kepemimpinan Ibnu Sina, bahkan bisa disebut sebagai simbol kegagalan visi Banjarmasin Barasih wan Nyaman selama dua periode,” jelas Siti Mauliana.
Persoalan lain yang harus segera ditangani oleh Yamin dan Ananda adalah normalisasi sungai. Kota Banjarmasin sebagai kota sungai masih menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan aliran air. Sungai yang dulunya menjadi jalur utama transportasi dan pengendali banjir kini mengalami penyempitan, pendangkalan akibat sedimentasi, hingga tertutup oleh bangunan.
Hal ini berdampak pada semakin tingginya risiko banjir. Pada Januari 2021, banjir besar melanda Banjarmasin dan membuka mata banyak pihak akan rapuhnya ketahanan kota terhadap bencana. Bahkan pada Desember 2024, banjir rob kembali terjadi di beberapa titik dengan ketinggian air yang bervariasi.
“Desain sistem drainase yang kurang efektif semakin memperburuk kondisi. Jika hujan turun bersamaan dengan air pasang, genangan air bisa bertahan lama di berbagai ruas jalan,” tambahnya.
Selain sungai dan drainase, tantangan lain bagi Yamin-Ananda adalah pengelolaan air limbah. Perusahaan Daerah Pengolah Air Limbah Domestik (PD PALD) terancam bangkrut karena jumlah pelanggannya masih di bawah 10 persen dibandingkan dengan pelanggan PT PAM Bandarmasih. Kondisi ini membuat PD PALD kesulitan membiayai operasionalnya.
Masalah stunting juga kembali mencuat. Pada pertengahan 2024, angka stunting di Banjarmasin meningkat dari 22,4 persen menjadi 26,5 persen, menjauh dari target nasional sebesar 14 persen. Padahal, sebelumnya angka stunting sempat turun dari 27 persen menjadi 20 persen di bawah kepemimpinan Ibnu Sina.
Dengan berbagai warisan persoalan ini, Yamin dan Ananda menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan visi Maju dan Sejahtera yang mereka usung.
“Banjarmasin membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga konsisten dan memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendorong perbaikan kota secara sistematis dan berkelanjutan,” ujar Siti Mauliana.
Menurutnya, jika Yamin dan Ananda mampu meramu kebijakan dengan pendekatan yang tepat, maka mereka tidak hanya bisa membawa Banjarmasin menjadi kota yang maju dan sejahtera, tetapi juga meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
