Rektor ULM Sampaikan Gagasan tentang Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio) pada Simposium Nasional Kependudukan 2025

Padang – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berperan aktif dalam Simposium Nasional Kependudukan 2025 yang digelar di Universitas Negeri Padang pada Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini merupakan kerja sama Universitas Negeri Padang dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, menghadirkan 15 rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., tampil sebagai pembicara pada sesi ketiga bersama rektor Universitas Lampung, Universitas Malikussaleh Aceh, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Sebelas Maret. Dalam paparannya, Prof. Ahmad membawakan materi berjudul “Gini Ratio di Balik Angka Ketidakmerataan Ekonomi Indonesia: Peluang dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Emas 2045”.

Menurut Prof. Ahmad, bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari risiko ketimpangan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Tantangan utama pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memastikan ekonomi tumbuh inklusif, agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika pemerintah, akademisi, dan masyarakat bersinergi. Visi tersebut mencakup terwujudnya kedaulatan politik, ketangguhan ekonomi, serta identitas budaya dan maritim yang kuat.

Lebih lanjut, Prof. Ahmad menguraikan bahwa kebijakan pemerintah memegang peran penting dalam mengurangi ketimpangan. Beberapa sektor yang perlu diperkuat meliputi perlindungan dan transformasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

Di akhir pemaparannya, Prof. Ahmad memberikan tujuh rekomendasi kebijakan, di antaranya:

1. Investasi besar pada pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan ketahanan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah agar tidak terpusat di daerah tertentu.
4. Peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta pemerataan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual.
5. Perluasan program padat karya produktif, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal, dan dukungan UMKM.
6. Reformasi kebijakan bantuan sosial agar lebih integratif, adaptif, dan transformatif.
7. Kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Simposium ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan antar pemangku kepentingan, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat kerja sama dengan seratus perguruan tinggi negeri di Indonesia, dalam upaya membangun penduduk berkualitas, keluarga tangguh, dan ekonomi inklusif bagi masa depan bangsa.