Gelar Kuliah Umum Prakerja, FEB ULM Hadirkan Deputi III Kantor Staf Presiden

Banjarmasin – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar kuliah umum dengan tema Prakerja: Ketenagakerjaan dan Inovasi Layanan Publik pada hari Jumat (1/9/2023) bertempat di Lecture Theater FEB ULM Banjarmasin. Dalam acara ini, FEB menghadirkan Deputi III Kantor Staf Presiden, Dr. Ir. Edy Priyono, M.E., sebagai narasumber.

Wakil Dekan bidang Akademik FEB ULM, Ahmad Rifani, MM., dalam sambutannya menyampaikan kuliah umum ini digelar sebagai upaya mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang program Prakerja. “Masih banyak yang belum tau atau ada yang sudah pernah dengar namun belum paham betul program Prakerja itu seperti apa. Dengarkan, catat, dan siapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait prakerja,” ucap beliau.

Melalui acara ini juga Wakil Dekan berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan digelar dalam bentuk program-program lainnya yang memberi manfaat bagi para mahasiswa. Selain itu, acara ini juga merupakan wujud dari implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Program Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program Prakerja sendiri diluncurkan sejak April 2020.

Dalam materi yang diberikan, Dr. Edy menyampaikan bahwa terdapat 8 aspek pekerjaan layak berdasar International Labour Organization (ILO). Di antaranya yakni: 1) Kesempatan kerja; 2) Penghasilan; 3) Jam kerja; 4) Pekerjaan yang harus dihapuskan; 5) Stabilitas dan jaminan pekerjaan; 6) Kesetaraan; 7) Jaminan sosial; dan 8) Keterwakilan.

Berikut uraian Dr. Edy terkait kondisi kerja di Indonesia berdasarkan standar ILO:

1. Kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menurun pada tahun 2022 dari tahun 2021 yakni dari 6,49% menjadi 5,86%. TPT lulusan SMK dan SMA tertinggi, sehingga dalam jangka pendek diperlukan penciptaan lapanagn pekerjaan untuk lulusan SMK. Mayoritas (sekitar 60%) pekerja di Indonesia adalah pekerja informal.
2. Penghasilan. Rata-rata pekerja di Indonesia menerima upah rendah (di bawah 2/3 median upah). Akan tetapi rata-rata upah naik. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penghasilan yang semakin besar.
3. Jam kerja. Semakin banyak pekerja yang bekerja dengan jam kerja berlebih.
4. Pekerjaan yang harus dihapus. Yakni pekerja anak. Jumlah pekerja anak masih terbilang cukup banyak, namun presentasinya sedikit berkurang.
5. Stabilitas dan jaminan pekerjaan (job tenure). Rata-rata orang telah bekerja selama 12 tahun di pekerjaannya sekarang. Semakin tinggi Pendidikan maka akan semakin singkat job tenure, ditambah dengan fakta bahwa mayoritas pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal, panjangnya job tenure sebenarnya adalah indikasi negative.
6. Kesetaraan. Mayoritas laki-laki bekerja di bidang produksi, sementara mayoritas perempuan bekerja sebagai tenaga penjualan. Sementara itu proporsi perempuan di posisi manajerial rendah dan menurun. Terdapat pula kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan. Kesenjangan ini bahkan cenderung meningkat. Sementara itu, proporsi pekerja dengan difabilitas meningkat, menunjukkan pasar tenaga kerja di Indonesia semakin inklusif.
7. Jaminan sosial. Cakupan jaminan sosial masih rendah, khususnya untuk pekerja bebas.
8. Keterwakilan. Keanggotaan dalam serikat pekerja masih rendah.

Dari uraian tersebut, Dr. Edy menyampaikan bahwa dapat disimpulkan, secara praktis dari sisi kebekerjaan di Indonesia tidak ada masalah serius, namun terdapat masalah di kualitas pekerjaan.

Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasar 2 sudut pandang. Dari sudut pandang demand side, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja formal baru, di antaranya melalui UU Cipta Kerja. Sementara dari sudut pandang supply side, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, di antaranya yakni melalui program Kartu Prakerja.